PADANG – Wali Kota Padang, Fadly Amran, menerima kunjungan silaturahmi Ketua Pengadilan Agama Padang, Anneka Yosihilma, di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (28/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kota Padang dengan Pengadilan Agama Padang, khususnya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas peradilan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Padang turut menjadi pembahasan. Di antaranya, kendala dalam proses penyampaian surat panggilan sidang kepada masyarakat serta persoalan pemenuhan hak nafkah anak dari orang tua yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah terjadinya perceraian.
Ketua Pengadilan Agama Padang, Anneka Yosihilma, menyampaikan bahwa salah satu kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan proses peradilan adalah pengiriman surat panggilan sidang melalui PT Pos Indonesia.
Menurutnya, dalam beberapa kasus, penyampaian surat panggilan tersebut mengalami hambatan akibat ketidaksesuaian alamat penerima. Kondisi ini tentu dapat memengaruhi kelancaran proses administrasi dan pelaksanaan persidangan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Anneka berharap adanya dukungan dan kerja sama Pemerintah Kota Padang, khususnya melalui perangkat pemerintahan di tingkat kelurahan, sehingga proses penyampaian surat panggilan sidang kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
"Terkait penyampaian surat panggilan sidang, kami berharap dapat menjalin kerja sama dengan pihak kelurahan," ungkap Anneka.
Selain persoalan pemanggilan sidang, Anneka juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap pemenuhan hak nafkah anak dari orang tua berstatus PNS yang telah bercerai.
Menurutnya, hak anak merupakan hal penting yang harus tetap diperhatikan dan dipenuhi oleh orang tua, meskipun hubungan perkawinan telah berakhir melalui proses perceraian.
Dalam hal ini, diperlukan dukungan Pemerintah Kota Padang agar pemenuhan hak nafkah anak, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban orang tua berstatus PNS, dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
Anneka berharap adanya dukungan langsung dari pemerintah daerah sehingga persoalan tersebut dapat ditangani melalui koordinasi dan mekanisme kerja sama antarlembaga.
"Sementara itu, untuk memastikan pemenuhan hak nafkah anak dari orang tua PNS yang telah bercerai, kami berharap adanya dukungan langsung dari Pemerintah Kota Padang," tambahnya.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyatakan komitmen dan dukungan Pemerintah Kota Padang terhadap pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Padang.
Ia menilai, koordinasi dan sinergi antarlembaga sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terlebih, persoalan yang dibahas tidak hanya menyangkut aspek administrasi peradilan, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak-hak masyarakat, khususnya hak anak pascaperceraian.
Fadly mendorong agar kerja sama antara Pemerintah Kota Padang dan Pengadilan Agama Padang dapat diperkuat melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dengan adanya kesepakatan tersebut, diharapkan berbagai persoalan yang dihadapi dapat ditangani secara lebih terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
"Kami mendorong terjalinnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Padang dan Pengadilan Agama Padang agar permasalahan tersebut dapat ditangani secara bersama-sama," ujar Fadly Amran.
Ia berharap, melalui kerja sama tersebut, perangkat daerah terkait dapat berperan aktif dalam mendukung kebutuhan Pengadilan Agama Padang, termasuk dalam hal koordinasi dengan pihak kelurahan serta dukungan terhadap pemenuhan hak nafkah anak sesuai ketentuan yang berlaku.
Pertemuan ini juga dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdako Padang, Tarmizi Ismail, Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sendjaya, Kepala Bagian Kesra Kota Padang, Zul Asfi Lubis, serta perwakilan Bagian Hukum Pemerintah Kota Padang.
Melalui silaturahmi tersebut, diharapkan hubungan kelembagaan antara Pemerintah Kota Padang dan Pengadilan Agama Padang semakin kuat. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan pelayanan peradilan sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian pemenuhan hak-hak masyarakat.
Fadly Amran menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik, responsif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Dengan koordinasi yang semakin solid, berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas peradilan diharapkan dapat diminimalkan, sehingga masyarakat Kota Padang memperoleh pelayanan hukum yang lebih mudah, efektif, dan optimal. (**)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar