PADANG – Mengantisipasi meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi akibat tingginya curah hujan, Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Komando Resor Militer (Korem) 032/Wirabraja memperkuat kesiapsiagaan personel, sarana dan prasarana, serta koordinasi lintas instansi.
Langkah tersebut diwujudkan melalui Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi yang digelar di Lapangan Imam Bonjol, Kota Padang, Jumat (6/11/2026). Apel ini menjadi bentuk kesiapan bersama dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, serta berbagai dampak cuaca ekstrem lainnya.
Apel dipimpin langsung oleh Komandan Korem (Danrem) 032/Wirabraja, Brigjen TNI Aji Mimbarno, dan dihadiri Wali Kota Padang, Fadly Amran, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Padang, para Komandan Distrik Militer (Dandim) se-Sumatera Barat (Sumbar), serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemko Padang.
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur kekuatan, mulai dari personel TNI-Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, hingga Dubalang Kota dan anggota Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Kota Padang. Sejumlah organisasi kebencanaan lainnya juga turut dilibatkan.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan kerja sama menyeluruh, tidak hanya mengandalkan satu instansi, tetapi juga memerlukan keterlibatan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, terutama memasuki November dan Desember yang diperkirakan diwarnai kondisi cuaca yang perlu diwaspadai.
Menurutnya, kesiapan personel, peralatan, sistem komunikasi, hingga mekanisme komando terpadu harus dipastikan berjalan dengan baik. Dengan demikian, apabila terjadi bencana, seluruh unsur terkait dapat bergerak cepat dan mengambil langkah penanganan secara terkoordinasi.
Fadly menyebutkan, Kota Padang memiliki sejumlah kawasan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi. Di antaranya kawasan daerah aliran sungai (DAS), terutama wilayah Kuranji dan Lubuk Minturun yang menjadi salah satu prioritas dalam upaya mitigasi dan pengendalian risiko bencana.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menjalankan sejumlah pekerjaan besar untuk memperkuat infrastruktur pengendalian bencana. Upaya tersebut juga mendapat dukungan pemerintah pusat melalui pembangunan sejumlah sabo dam dan check dam sebagai bagian dari pengendalian aliran air dan material yang berpotensi menimbulkan bencana.
"Alhamdulillah, sejumlah pekerjaan besar untuk penanganan bencana di Kota Padang sudah berjalan. Namun, sinergi seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat mengingat kondisi cuaca yang perlu diwaspadai demi melindungi masyarakat saat bencana terjadi," ujar Fadly Amran.
Lebih lanjut, Fadly mengungkapkan bahwa pascabencana yang terjadi pada Agustus lalu, Pemko Padang terus mengupayakan sejumlah langkah strategis untuk mengurangi risiko bencana, khususnya banjir dan banjir bandang.
Salah satu upaya yang tengah didorong adalah pembebasan lahan seluas 20 hektare untuk pembangunan waduk. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang dalam pengendalian debit air, terutama ketika terjadi peningkatan curah hujan.
Selain itu, Pemko Padang juga merencanakan pembangunan sabo dam di Sungai Guo. Pembangunan ini diarahkan untuk mengurangi debit air yang mengalir ke kawasan Air Pacah dan Tunggul Hitam sehingga risiko dampak banjir di kawasan tersebut dapat diminimalkan.
Fadly menegaskan, penanganan bencana tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur fisik. Kesiapsiagaan masyarakat, peningkatan kapasitas personel, serta ketersediaan peralatan penanggulangan bencana juga menjadi bagian penting yang harus terus diperkuat.
Karena itu, Pemko Padang terus mengoptimalkan dukungan anggaran melalui APBD maupun APBN, termasuk untuk pengadaan berbagai peralatan yang dibutuhkan dalam penanganan banjir dan kondisi darurat lainnya.
" Pascabencana Agustus lalu, Pemko Padang mengupayakan pembebasan 20 hektare lahan untuk pembangunan waduk dan merencanakan sabo dam di Sungai Guo guna mengurangi debit air ke kawasan Air Pacah dan Tunggul Hitam. Selain pembangunan infrastruktur, kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah terus kita perkuat melalui dukungan APBD dan APBN, termasuk pengadaan peralatan penanggulangan banjir," jelasnya.
Korem 032/Wirabraja Siapkan Personel TNI, Posko Terpadu Segera Dibentuk
Sementara itu, Danrem 032/Wirabraja, Brigjen TNI Aji Mimbarno, menegaskan bahwa apel kesiapsiagaan tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh personel dan perlengkapan dari instansi terkait benar-benar siap menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Menurutnya, meningkatnya curah hujan berpotensi memicu berbagai bencana di wilayah Sumatera Barat, termasuk Kota Padang. Oleh karena itu, pengecekan kesiapan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kekuatan personel, kendaraan operasional, peralatan evakuasi, hingga sarana pendukung penanggulangan bencana.
Ia juga meminta seluruh Dandim di jajaran Korem 032/Wirabraja agar senantiasa melakukan pengecekan kesiapan di wilayah masing-masing. Langkah tersebut penting untuk memastikan setiap satuan memiliki kemampuan bergerak cepat ketika dibutuhkan.
Selain kesiapan personel dan perlengkapan, Aji Mimbarno menekankan pentingnya profesionalisme serta koordinasi lintas instansi. Seluruh unsur yang terlibat diminta memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing agar tidak terjadi kendala dalam pelaksanaan penanganan bencana di lapangan.
Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah pembentukan posko terpadu bersama Pemko Padang dan Forkopimda. Posko tersebut nantinya berfungsi sebagai pusat koordinasi dan pengendalian dalam menghadapi situasi darurat, termasuk mengatur pengerahan personel serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
"Untuk memperkuat koordinasi, kami bersama Pemko Padang dan Forkopimda akan membentuk posko terpadu untuk mengoordinasikan penanganan bencana. Semoga dengan itu seluruh personel selalu siaga dan penyaluran bantuan dapat dikerahkan secara cepat, tepat sasaran dan efisien," tegas Aji Mimbarno.
Tidak hanya itu, Danrem juga memberikan penekanan khusus terhadap kesiapan personel TNI di setiap satuan. Ia meminta setiap satuan menyiagakan minimal 30 personel selama 24 jam untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana.
Kesiapsiagaan tersebut diharapkan mampu mempercepat proses mobilisasi personel ketika terjadi keadaan darurat, baik untuk membantu evakuasi warga, pengamanan wilayah terdampak, distribusi bantuan logistik, maupun mendukung proses pemulihan pascabencana.
"Setiap satuan TNI harus menyiagakan minimal 30 personel selama 24 jam. Keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya diukur dari kecepatan pengerahan personel dan peralatan, tetapi juga dari tindakan cepat, tepat, terpadu, dan berdampak nyata bagi masyarakat," ungkapnya.
Utamakan Keselamatan Masyarakat
Lebih jauh, Aji Mimbarno mengingatkan bahwa seluruh personel yang terlibat dalam penanggulangan bencana harus mengutamakan keselamatan masyarakat. Setiap langkah penanganan harus dilakukan berdasarkan koordinasi yang jelas, perencanaan yang matang, serta kemampuan membaca perkembangan situasi di lapangan.
Kesiapan sarana dan prasarana juga harus menjadi perhatian. Peralatan yang akan digunakan dalam proses evakuasi maupun penanganan kondisi darurat perlu dipastikan dalam kondisi baik dan siap dioperasikan sewaktu-waktu.
Apel kesiapsiagaan ini sekaligus menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh unsur kebencanaan lainnya.
Dengan keterlibatan berbagai instansi dan organisasi masyarakat, diharapkan respons terhadap potensi bencana dapat dilakukan secara lebih cepat, terukur, dan efektif.
Pemko Padang bersama Korem 032/Wirabraja juga berharap seluruh upaya mitigasi yang telah dan sedang dilaksanakan dapat mengurangi risiko kerugian, baik korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur dan harta benda masyarakat.
Menghadapi potensi cuaca ekstrem pada November dan Desember, masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi warga yang tinggal di sekitar aliran sungai, kawasan rawan longsor, serta wilayah yang memiliki riwayat banjir.
Masyarakat diharapkan tidak mengabaikan informasi peringatan dini dan segera mengikuti arahan petugas apabila terdapat indikasi peningkatan risiko bencana di lingkungan masing-masing.
Melalui penguatan koordinasi, kesiapan personel selama 24 jam, pembentukan posko terpadu, serta percepatan pembangunan infrastruktur pengendalian bencana, Pemko Padang dan Korem 032/Wirabraja berupaya memastikan seluruh sumber daya yang dimiliki dapat dikerahkan secara optimal.
Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh, sehingga masyarakat Kota Padang dapat terlindungi dan dampak bencana hidrometeorologi dapat diminimalkan. (AdF)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar